Bawaslu Sidrap Gelar Sosialisasi Netralitas AsN, TNI dan Polri

 Pangkajene Sidrap, Bawaslu Sidrap – Dalam rangka menghadapi Pemilu Tahuun 2024,Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang menggelar Sosialisasi Pengawasan netralitas Aparatur Sipil negara (ASN), TNI dan Polri, Rabu (17/05/23) di Hotel Grand Sidny.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Guru Besar Bidang ilmu Politik Universitas Hasanuddin, yang juga pernah menjabat sebagai ketua Bawaslu RI periode 2013 – 2018 serta Ketua DKPP RI periode 2018 – 2022, Prof.DR. Muhammad, S.Ip.,M.Si.

Hadir pula sebagai peserta pada kegiatan tersebut, Komandan Kodim 1420 Sidrap, Kapolres Sidrap, Kajari Sidrap, Kepala OPD Kabupaten Sidrap, Kapolsek serta Koramil se- Kabupaten Sidrap.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sidrap, Andi Syaiful, S.Sos.,M.Ap dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Sidrap, sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 2017.

“Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pencegahan terhadap pelanggaran yang sering terjadi bagi ASN, TNI dan Polri saat tahapan Pemilu.” Ungkapnya

“Hal tersebut sesuai amanah yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017.” Tambahnya

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sidrap Asmawati Salam dalam sambutannya berharap melalui kegiatan ini netralitas ASN, TNI dan Polri dapat dijaga.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, teman – teman ASN, TNI maupun Polri dapat menjaga Netralitas sebagai pelayan masyarakat dalam tahapan Pemilu 2024 ini.” Ungkapnya

Sebagai narasumber, Prof.DR.Muhammad, M.Si dalam materinya menyampaikan bahwa netralitas ASN, TNI dan Polri adalah harga mati.

“Untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang damai dan sukses, maka netralitas ASN, TNI dan Polri harus dijaga dan menjadi harga mati.” Ungkapnya

Beliau juga mengingatkan kepada jajaran Bawaslu Sidrap untuk senantiasa melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang bisa saja terjadi.

“Bawaslu harus mampu mencegah terjadinya pelanggaran pada setiap Pemilu, karena hal tersebut merupakan tugas Bawaslu.” Tutupnya